Banda Aceh – Dalam rangka memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh melakukan kunjungan studi tiru ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, Senin (21/4/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, bersama tim pembangunan Zona Integritas. Rombongan disambut hangat oleh Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Dede Mulyana, beserta jajarannya.
Bea Cukai Banda Aceh dipilih sebagai lokasi studi tiru karena telah berhasil meraih predikat WBBM dari Kementerian PANRB pada tahun 2022, menjadikannya sebagai role model dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pertemuan berlangsung dengan penuh antusiasme dan interaksi aktif. Dalam sesi diskusi, tim Bea Cukai berbagi berbagai pengalaman dan strategi dalam membangun Zona Integritas, mulai dari manajemen perubahan, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga berbagai inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan semangat kolaboratif dari Bea Cukai Banda Aceh.
“Kami sangat mengapresiasi kesempatan yang diberikan untuk belajar langsung dari Bea Cukai Banda Aceh yang telah lebih dulu meraih predikat WBBM. Banyak hal yang bisa kami adopsi dan adaptasi untuk mendukung pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Imigrasi Banda Aceh,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Dede Mulyana, menyambut baik kedatangan rombongan dan menyatakan komitmennya untuk terus berbagi praktik baik dengan instansi lain.
“Kami merasa terhormat bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan memperkuat semangat rekan-rekan di Imigrasi Banda Aceh untuk mencapai predikat WBBM,” tutur Dede.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum sinergi antarinstansi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, serta memperkuat budaya kerja yang berintegritas di lingkungan pemerintahan.
