Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menghadirkan layanan Sikupi atau “Siap Melayani Paspor Sembari Ngopi” di kawasan car free day (CFD) Kota Banda Aceh sebagai upaya mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat melalui konsep pelayanan santai, cepat, dan mudah diakses saat akhir pekan. Program tersebut digelar pada Minggu (24/5/2026) dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat yang memanfaatkan waktu berolahraga dan beraktivitas di area CFD untuk sekaligus mengurus dokumen perjalanan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Bambang Tri Cahyono mengatakan layanan Sikupi merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, fleksibel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih dekat dan mudah diakses masyarakat, khususnya saat car free day berlangsung,” ujar Bambang.

Dalam pelaksanaan layanan tersebut, petugas melayani sebanyak 17 permohonan paspor yang terdiri atas 11 permohonan paspor baru dan enam permohonan penggantian paspor. Masyarakat yang datang dapat melakukan proses pengajuan paspor secara langsung di lokasi tanpa harus mendatangi kantor imigrasi pada hari kerja.

Menurut Bambang, tingginya minat masyarakat menunjukkan kebutuhan terhadap layanan publik yang praktis dan fleksibel terus meningkat, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus administrasi keimigrasian pada hari biasa.

Ia menilai kehadiran layanan paspor di ruang publik seperti CFD menjadi solusi efektif karena selain memberikan kemudahan akses, masyarakat juga dapat memperoleh pelayanan dalam suasana yang lebih santai dan nyaman.

“Dengan konsep sembari ngopi di area CFD, masyarakat dapat mengurus paspor tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi,” katanya.

Selain pelayanan paspor, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan petugas untuk memberikan informasi dan edukasi terkait keimigrasian kepada masyarakat, termasuk prosedur permohonan paspor serta pentingnya kelengkapan dokumen perjalanan.

Program Sikupi menjadi salah satu inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dalam mendukung transformasi layanan keimigrasian yang mengedepankan kemudahan akses, transparansi, dan kenyamanan masyarakat.

Melalui inovasi tersebut, Imigrasi Banda Aceh berharap pelayanan paspor dapat menjangkau lebih banyak warga, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun kedekatan antara institusi keimigrasian dengan masyarakat melalui pelayanan yang ramah, praktis, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh memindahkan seorang deteni warga negara Jerman berinisial ST ke Rumah Detensi Imigrasi Medan sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan di wilayah Kota Banda Aceh.

Langkah pemindahan tersebut menjadi bagian dari upaya intensifikasi pengawasan orang asing yang terus diperkuat petugas imigrasi di Aceh, terutama terhadap warga negara asing yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Bambang Tri Cahyono, mengatakan ST sebelumnya diamankan setelah terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian berdasarkan hasil pemeriksaan petugas di Banda Aceh. Namun, pihak imigrasi belum mengungkap secara rinci bentuk aktivitas maupun pelanggaran yang dilakukan warga negara asing tersebut.

“Deteni berinisial ST, warga negara Jerman, telah dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Medan sebagai tindak lanjut penanganan keimigrasian,” ujar Bambang Tri Cahyono di Banda Aceh, Senin.

Pemindahan dilakukan oleh tim Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan pengawalan ketat serta koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Bambang, keputusan memindahkan ST ke Rudenim Medan diambil karena hingga kini belum terdapat kepastian terkait dokumen maupun tiket pemulangan ke negara asalnya. Kondisi tersebut membuat proses deportasi belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

Di Rudenim Medan, ST akan menjalani detensi sementara sambil menunggu penyelesaian administrasi keimigrasian dan tahapan deportasi oleh otoritas terkait.

Berdasarkan data keimigrasian, ST dinyatakan melanggar Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk mengambil tindakan administratif terhadap orang asing yang dianggap melakukan kegiatan berbahaya atau diduga mengancam keamanan dan ketertiban umum.

Meski demikian, kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di daerah, khususnya wilayah yang memiliki mobilitas internasional cukup tinggi. Petugas imigrasi dinilai perlu memperkuat sistem deteksi dini dan koordinasi dengan pihak terkait guna mencegah potensi pelanggaran serupa terjadi kembali.

Bambang Tri Cahyono menegaskan pihaknya akan terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerja Imigrasi Banda Aceh.

“Kami berkomitmen mengintensifkan pengawasan orang asing dan akan menindak tegas setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara,” katanya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh berhasil menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi pengawasan keimigrasian di wilayah Aceh.

Kegiatan yang berlangsung di Sigli, Kabupaten Pidie, pada Rabu tersebut dibuka secara resmi oleh Tato Juliadin Hidayawan selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh.

Rapat koordinasi dihadiri oleh berbagai unsur strategis, antara lain TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, BNN, perangkat daerah tingkat kecamatan dan gampong, serta instansi terkait lainnya di Kabupaten Pidie. Kehadiran lintas sektor tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam membangun sistem pengawasan orang asing yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Forum ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mengidentifikasi serta mengantisipasi berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) di wilayah Kabupaten Pidie.

Dalam sambutannya, Tato Juliadin Hidayawan menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing tidak dapat dilakukan secara parsial oleh instansi imigrasi semata, melainkan memerlukan kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan guna memastikan penegakan hukum berjalan optimal, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Sebagai bentuk apresiasi atas sinergi dan dukungan yang telah terjalin, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh turut menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah instansi yang dinilai berkomitmen dalam mendukung pengawasan dan menjaga kedaulatan wilayah bersama.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Rudianto Girsang menyampaikan bahwa tema optimalisasi pertukaran informasi diangkat sebagai langkah memperkuat sistem deteksi dini yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi, tanya jawab, dan pertukaran informasi antarpeserta sebagai bentuk penguatan koordinasi kewilayahan. Melalui keterbukaan data serta komunikasi yang intensif antaranggota Timpora, diharapkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Kabupaten Pidie dapat terlaksana secara lebih terintegrasi, akuntabel, dan efektif.

Banda Aceh – Dalam rangka mendukung kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M, Kantor Imigrasi Banda Aceh turut menghadiri Apel Siaga Haji yang dilaksanakan di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, yang menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji melalui berbagai inovasi dan dukungan lintas sektor.

Kehadiran Kantor Imigrasi Banda Aceh diwakili oleh Bapak Iwan Nusa Budi selaku Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian serta Bapak Hermansyah selaku Kepala Tata Usaha. Partisipasi ini menunjukkan komitmen imigrasi dalam mendukung kelancaran proses keberangkatan jemaah haji, terutama pada tahapan pemeriksaan dokumen perjalanan dan keimigrasian.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Aceh juga mengumumkan pemanfaatan Gedung VVIP Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai jalur khusus keberangkatan jemaah haji tahun 2026.

Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jemaah, di mana seluruh proses pemeriksaan seperti X-ray barang dan jemaah telah diselesaikan di Asrama Haji, sehingga setibanya di bandara, jemaah dapat langsung menuju pesawat tanpa melalui pemeriksaan ulang.

Melalui kolaborasi yang solid antara Pemerintah Aceh, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), dan instansi terkait termasuk imigrasi, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah.

Aceh Besar — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya memperkuat deteksi dini dalam pengawasan orang asing. Kegiatan yang mengangkat tema “Optimalisasi TIMPORA dalam Pengawasan Orang Asing sebagai Kunci Deteksi Dini dan Cegah Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar” ini dilaksanakan pada Selasa (31/3/2026) di Aula Sigli, Hotel Muraya, Banda Aceh.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Banda Aceh, Rudianto Girsang, yang sebelumnya menyampaikan laporan sebagai ketua panitia pelaksana.

Dalam forum tersebut, diskusi dipandu oleh Analis Keimigrasian Pertama, Teuku Alaidinsyah. Materi disampaikan oleh Rudianto Girsang bersama Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Sukmono Adi Wibowo, dengan fokus pada penguatan deteksi dini melalui identifikasi serta pemetaan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) dalam pengawasan orang asing.

Suasana rapat berlangsung aktif dan konstruktif, ditandai dengan berbagai masukan dan pandangan dari peserta yang berasal dari lintas instansi. Para anggota TIMPORA Kabupaten Aceh Besar juga menyampaikan dukungan terhadap kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Bambang Tri Cahyono, menegaskan bahwa TIMPORA memiliki peran penting sebagai forum koordinasi dalam menyatukan persepsi dan langkah antar pemangku kepentingan.

“Pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi dan pertukaran informasi yang berkesinambungan agar deteksi dini dapat berjalan optimal dan setiap potensi pelanggaran dapat diantisipasi dengan tepat.” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antar anggota TIMPORA untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Besar dari aspek keimigrasian.