Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menerima kunjungan kerja dan silaturahmi dari perwakilan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan pada hari Rabu, 5 November 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat koordinasi dan hubungan antar-unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi, khususnya yang berada dalam satu wilayah kerja regional di Pulau Sumatera. Silaturahmi ini dinilai penting mengingat kedua institusi memiliki peran vital dalam penegakan hukum keimigrasian di gerbang barat Indonesia.
Rombongan Rudenim Medan disambut hangat oleh pejabat struktural Kanim Banda Aceh, yaitu Kasi TIKIM, Bapak Novi Zaldi dan Kasi Intaltuskim, Bapak Sulhan Fadhillah. Pertemuan ini tidak hanya sekadar kunjungan formal, tetapi juga menjadi forum diskusi yang konstruktif. Kedua belah pihak berbagi informasi terkini mengenai kebijakan, inovasi, serta tantangan operasional yang dihadapi, terutama dalam hal pengawasan dan penindakan orang asing.
Fokus utama dari pertemuan ini adalah penguatan koordinasi, khususnya terkait alur penyerahan dan penempatan deteni yang berada dalam yurisdiksi kedua kantor.
Kanim Banda Aceh, sebagai pintu gerbang masuk dan pengawasan, seringkali berkoordinasi dengan Rudenim Medan sebagai tempat penampungan sementara sebelum proses deportasi atau penyelesaian kasus keimigrasian. Oleh karena itu, sinergi yang kuat sangat krusial untuk memastikan proses penanganan orang asing berjalan cepat dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Kasi TIKIM dan Kasi Intaltuskim Kanim Banda Aceh menyampaikan bahwa kolaborasi antarUPT seperti ini sangat membantu dalam menyamakan persepsi dan langkah-langkah strategis dalam penegakan hukum keimigrasian. Dengan adanya komunikasi langsung, potensi hambatan administratif dan teknis dapat diatasi lebih awal. Kunjungan Rudenim Medan juga menjadi momen berharga untuk berbagi praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan data, keamanan, serta pendekatan humanis terhadap para deteni.
Diharapkan, dengan semakin kuatnya sinergi antar-unit, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di Aceh dan Sumatera Utara dapat berjalan semakin optimal, profesional, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
